Kunjungan kerja Presiden ke luar negeri bukan sekadar agenda diplomatik seremonial, melainkan misi strategis yang bertujuan utama untuk memperkuat komitmen bilateral dan mendorong Realisasi Investasi asing langsung (Foreign Direct Investment/FDI) ke Indonesia. Setiap perjalanan didesain untuk membuka pintu pasar baru, mengatasi hambatan perdagangan, dan mempercepat kesepakatan-kesepakatan bisnis yang telah lama tertunda. Kunjungan kenegaraan terbaru ke Seoul, Korea Selatan, pada tanggal 19-21 Agustus 2025, misalnya, menjadi tonggak penting dalam upaya ini. Dalam pertemuan dengan Presiden Korea Selatan, delegasi Indonesia berhasil memfinalisasi 15 nota kesepahaman (MoU) yang mencakup sektor-sektor strategis, terutama pada bidang energi terbarukan dan manufaktur kendaraan listrik.
Fokus utama dari kunjungan tersebut adalah memastikan Realisasi Investasi yang konkret, bukan hanya janji di atas kertas. Salah satu kesepakatan paling signifikan adalah komitmen dari perusahaan manufaktur elektronik terkemuka Korea Selatan untuk mendirikan fasilitas produksi semikonduktor senilai total $3,5 miliar di kawasan industri Batang, Jawa Tengah. Menurut Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), target dimulainya konstruksi fasilitas tersebut dijadwalkan pada kuartal pertama tahun 2026. Proyek ini tidak hanya menciptakan ribuan lapangan kerja baru, tetapi juga berkontribusi pada transfer teknologi dan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global. Ini menunjukkan bahwa diplomasi tingkat tinggi adalah leverage efektif untuk mengamankan modal dan teknologi.
Selain Korea Selatan, upaya Realisasi Investasi juga diperkuat melalui kunjungan ke Uni Emirat Arab (UEA) pada bulan September 2025. Di sana, pemerintah fokus pada kemitraan di sektor infrastruktur dan pengembangan ibu kota baru. Tercatat, sebuah konsorsium dana kekayaan negara UEA menyetujui pendanaan sebesar $2 miliar untuk pembangunan sistem transportasi cerdas (smart transportation) di wilayah urbanisasi Indonesia. Kesepakatan ini menunjukkan keberhasilan diplomasi ekonomi dalam mengalihkan fokus investasi dari sektor komoditas tradisional ke sektor infrastruktur dan teknologi tinggi. Menteri Luar Negeri dalam sebuah pernyataan pers di Abu Dhabi pada tanggal 22 September 2025 menegaskan bahwa komitmen bilateral tersebut bukan hanya bersifat finansial, melainkan juga pertukaran keahlian teknis.
Oleh karena itu, setiap detail dalam kunjungan kerja Presiden, mulai dari susunan delegasi hingga poin-poin yang dibahas dalam pertemuan bilateral, ditujukan untuk memangkas birokrasi dan meyakinkan mitra asing mengenai iklim investasi yang stabil di Indonesia. Dengan memprioritaskan sektor-sektor strategis dan menindaklanjuti setiap kesepakatan dengan tindakan nyata, kunjungan kerja Presiden berperan sebagai motor penggerak Realisasi Investasi yang esensial bagi pertumbuhan ekonomi nasional.